Menjadi Pejabat Harus Mau Merakyat

Sumber gambar : tribunnews.com

17 Desember 2014, malam hari, tidak sengaja saya nonton acara di TV One, dimana di acara tersebut ada Menteri PANRB Yudi Chrisnandi yang membahas kebijakan PNS tidak boleh rapat di hotel mewah dan tentang resepsi pernikahan PNS, begini kira – kira bahasan di acara tersebut.

Kebijakan Menteri PANRB Yudi Chrisnandi tentang tidak bolehnya mengadakan rapat di hotel mewah mendapat berbagai tanggapan dari para pemilik hotel dan juga dari para pejabat negara.

Selain tidak boleh rapat di hotel, para PNS yang melaksanakan resepsi pernikahan, undangannya harus dibatasi, jangan lebih dari 400 undangan, tidak boleh melaksanakan resepsi di tempat mewah yang dapat menyebabkan ketimpangan dan rasa tidak simpati dari rakyat.

Menurut Yudi, kebijakan tersebut dikeluarkan dengan maksud menyelamatkan uang rakyat, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemilik hotel mau tidak mau harus mau mengikuti telunjuk pejabat Negara yang menggunakan jasanya, jika tidak maka hotel tersebut tidak akan dipakai lagi dalam rapat – rapat selanjutnya.

Kasus yang sering terjadi, pemilik hotel wajib manggut membuat bukti pembayaran kamar untuk 90 kamar, padahal pada kenyataannya kamar yang disewa sebanyak 30 kamar, jadi satu kamar diisi 3 orang, lalu uang yang 60 kamar itu kemana, itu kan uang dari rakyat, seharusnya jika uang itu dari rakyat maka harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Tentang resepsi pernikahan, Menteri PANRB menegaskan bahwa para PNS jangan lagi merampas hak orang lain, disaat PNS melaksanakan resepsi di gedung mewah dan undangannya tidak dibatasi, maka banyak pihak yang akan terkena dampak dari resepsi tersebut, jalan macet, para petugas, polisi dan Dinas Perhubungan akan dibuat sibuk dan harus mengorbankan waktu bersama keluarga demi seorang PNS yang menikah, bukan demi rakyat.

Berkali – kali Yudi mengatakan, jika ingin menjadi PNS atau pejabat, ya harus merakyat.

Woalah, mantap benar nih menteri, tidak salah Pak Jokowi memilih Yudi Chrisnandi memimpin Kementerian PANRB.

Dan acara tersebut ditutup  dengan pesan agar PNS dan pejabat jangan bermental priyayi.

Memang, saait ini masih banyak PNS yang bermental priyayi, mudah – mudahan dengan kebijakan Menteri PANRB tersebut, dapat lebih mengingatkan mereka, bahwa mereka dibayar oleh rakyat, mudah – mudahan mereka makin ingat, bahwa PNS itu tugasnya bekerja demi kepentingan rakyat.

Topik, Desember 2014