Testing CPNS Honorer K2, Hanya Buang – Buang Waktu dan Biaya

Menyinggung pelaksanaan testing CPNS dari honorer kategori II yang diselenggarakan pemerintah pusat, tentunya biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, tetapi bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan biaya tersebut terkait dengan hasil testing yang dilaksanankan serentak di seluruh Indonesia.

Ketidakmengertian saya mulai timbul ketika pemerintah khususnya Menpan menyatakan ragu tentang kebenaran honorer k2 setelah testing dilaksanakan, ini berarti Menpan, yang selalu menggembor – gemborkan reformasi birokrasi itu, tidak melakukan persiapan yang matang dalam mengadakan testing tersebut.

Idealnya, lakukanlah reformasi birokrasi dulu, benahi PNS yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, lakukan verifkasi dan investigasi honorer K2 sampai benar – benar tidak terselip satupun honorer K2 bodong, baru setelah itu lakukan seleksi CPNS honorer K2.

Dalam seleksi CPNS, Jangan seperti memberikan peralatan montir mobil pada peternak kambing, sebab ini menyangkut biaya yang tidak sedikit.

Ketidakmengertian saya bertambah disaat honorer kategori II yang tidak lulus testing disuruh melakukan pemberkasan, hal itu dilakukan atas dasar banyaknya honorer k2 yang lulus testing menjadi Tidak Masuk Kriteria (TMK), bagaimana ini, buat apa diadakan testing jika honorer k2 yang tidak luluspun disuruh melakukan pemberkasan.

Lalu apa fungsi dari testing tersebut, jika yang lulus dan tidak lulus sama – sama disuruh melakukan pemberkasan, bukankah ini membingungkan.

Dan bagaimana menpan mempertanggungjawabkan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan testing honorer K2  di seluruh Indonesia terkait dengan hasil testing tersebut.

Sebab jika yang lulus pemberkasan dan yang tidak luluspun pemberkasan, itu sama dengan, yang pintar silahkan jadi CPNS dan yang bodohpun tidak apa – apa jadi CPNS, juga sama dengan, tanpa testing pun penerimaan CPNS dari Honorer K2 bisa dilaksanakan.

Jika seperti itu, sebaiknya, menurut saya, menpan tidak perlu menggembor gemborkan reformasi birokrasi, sebab itu omong kosong belaka dan menurut saya hanya gaya – gayaan Menpan saja atau istilah populernya hanya pencitraan.

Topik

Oktober 2014